JAKARTA — Perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan saat Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan kini memasuki babak baru.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah nama yang disebutnya sebagai “nama-nama ajaib” dalam daftar perombakan pejabat tersebut.
Menurut Bimo, persoalannya bukan sekadar perubahan posisi atau rotasi pejabat. Ia menyebut terdapat nama yang masuk dalam rotasi ke lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) namun tidak melalui proses assessment dan talent management sebagaimana yang seharusnya dilakukan.
Pernyataan itu disampaikan Bimo saat ditemui setelah menghadiri International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).
“Ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo.
Bimo tidak mengungkap identitas pejabat yang dimaksud.
Namun, ia menjelaskan bahwa keberadaan nama-nama tersebut menjadi persoalan karena terdapat pegawai lain yang harus mengikuti proses penilaian dan seleksi untuk mendapatkan penempatan atau promosi.
Bimo Soroti Proses Assessment
Bimo menjelaskan bahwa proses assessment dan talent management menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan DJP.
Karena itu, ketika terdapat nama yang masuk dalam daftar rotasi tanpa mengikuti proses tersebut, menurut Bimo hal itu dapat menimbulkan persoalan dari sisi tata kelola internal.
“Sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” kata Bimo.
Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran mengenai persepsi keadilan internal dalam proses penempatan pejabat.
Pegawai yang telah menjalani tahapan assessment dan talent management dapat mempertanyakan proses apabila ada orang lain yang memperoleh penempatan tanpa melalui tahapan yang sama.
Namun, Bimo tidak menyebut siapa saja pejabat yang masuk dalam kategori tersebut dan tidak menjelaskan secara terbuka bagaimana nama-nama itu dapat masuk ke dalam daftar perombakan.
Rotasi Bermasalah Dibatalkan
Bimo kemudian menyampaikan bahwa pejabat yang tidak memenuhi proses atau persyaratan tersebut akhirnya tidak jadi dirotasi.
Mereka dikembalikan ke posisi semula.
Sementara pejabat yang prosesnya telah sesuai ketentuan tetap menjalani rotasi.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap,” ujar Bimo.
Ketika kembali ditanya apakah pejabat yang rotasinya dibatalkan akan kembali ke posisi sebelumnya, Bimo membenarkan.
“Balik ke posisi awal? Iya,” katanya.
Keputusan tersebut membuat perombakan pejabat yang sebelumnya telah diumumkan kembali mengalami penyesuaian.
Perombakan Dilakukan Purbaya pada 10 September
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis, 10 September 2026.
Perubahan tersebut mencakup sejumlah jenjang jabatan, mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon.
Mayoritas perubahan terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ketika melakukan pelantikan, Purbaya menyatakan perubahan jabatan merupakan bagian dari proses organisasi untuk membuat Kementerian Keuangan semakin adaptif.
Ia juga menekankan pentingnya mempercepat kerja APBN, memperkuat penerimaan negara, meningkatkan efektivitas belanja, serta membenahi sistem perpajakan.
“APBN harus bekerja lebih cepat untuk perekonomian, penerimaan harus semakin kuat tanpa menambah beban baru kepada masyarakat,” kata Purbaya saat itu.
Perombakan Kemudian Dikaitkan dengan Pergantian Purbaya
Tidak lama setelah perombakan tersebut, Purbaya kemudian digantikan dari posisi Menteri Keuangan.
Saat ditanya mengenai pencopotannya, Purbaya mengakui bahwa perombakan pejabat menjadi salah satu faktor, meski ia tidak menyebutnya sebagai satu-satunya alasan.
“Sebagian ada (karena perombakan pejabat). Sebagian iya,” ujar Purbaya setelah serah terima jabatan.
Purbaya juga mengatakan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia tidak menjelaskan lebih jauh persoalan internal yang membuat perombakan pejabat tersebut menjadi salah satu faktor dalam pergantian dirinya.
Dengan munculnya pernyataan terbaru dari Dirjen Pajak, persoalan perombakan tersebut kembali menjadi sorotan.
Bukan Semua Rotasi Dibatalkan
Bimo menegaskan bahwa tidak seluruh perombakan pejabat dibatalkan.
Yang dibatalkan adalah penempatan pejabat yang dianggap tidak memenuhi proses yang diperlukan.
Sementara pejabat lainnya yang telah mengikuti proses sesuai ketentuan tetap menjalani rotasi.
Artinya, keputusan terbaru bukan pembatalan keseluruhan kebijakan rotasi, melainkan koreksi terhadap bagian tertentu dari daftar pejabat.
Hal tersebut penting untuk dicatat agar informasi mengenai perombakan tidak berkembang menjadi kesimpulan bahwa seluruh keputusan Purbaya otomatis dibatalkan.
Mengapa Assessment Menjadi Sorotan?
Dalam organisasi pemerintahan, proses assessment dan talent management digunakan untuk membantu menilai kompetensi, potensi, serta kesesuaian pegawai dengan kebutuhan organisasi.
Karena itu, ketika seorang pejabat dipindahkan atau ditempatkan tanpa melalui proses yang sama, muncul persoalan mengenai konsistensi tata kelola.
Bimo secara terbuka menyoroti persoalan tersebut bukan dengan menyebut identitas pejabat, melainkan dengan menjelaskan adanya nama yang menurutnya tidak mengikuti proses assessment dan talent management.
Sampai saat ini, identitas nama-nama yang disebut sebagai “nama ajaib” tersebut belum diungkap ke publik oleh Bimo.
Nasib Perombakan di Lingkungan Bea Cukai Juga Masih Menunggu
Persoalan perombakan tidak hanya menyangkut DJP.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga sebelumnya menyatakan masih menunggu keputusan dan tindak lanjut resmi dari Kantor Pusat Kementerian Keuangan mengenai personel yang terkena perubahan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan mengenai pejabat yang berpindah, khususnya di lingkungan Bea Cukai.
Sementara Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya akan melihat terlebih dahulu Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar perombakan tersebut sebelum menentukan tindak lanjut.
Suahasil juga mengatakan kondisi internal kementerian aman ketika ditanya mengenai isu yang muncul setelah perombakan.
Publik Kini Menunggu Penjelasan Lebih Lanjut
Pernyataan Bimo membuka satu bagian baru dari polemik perombakan pejabat era Purbaya.
Kini diketahui bahwa terdapat sejumlah nama yang masuk dalam daftar rotasi DJP tanpa mengikuti proses assessment dan talent management yang disebut Bimo sebagai persoalan.
Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum terjawab.
Siapa saja nama yang dimaksud?
Bagaimana nama-nama tersebut bisa masuk dalam daftar perombakan?
Siapa yang mengusulkan?
Dan bagaimana proses administratif hingga akhirnya rotasi tersebut dibatalkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dijelaskan secara terbuka oleh Bimo dalam keterangannya.
Yang sudah dipastikan adalah sejumlah rotasi yang tidak memenuhi proses dibatalkan dan pejabat terkait dikembalikan ke posisi sebelumnya, sementara rotasi yang memenuhi ketentuan tetap berjalan.
Babak Baru Pembenahan Internal Kementerian Keuangan
Peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian perubahan besar di Kementerian Keuangan sepanjang September 2026.
Perombakan ratusan pejabat, pergantian Menteri Keuangan, peninjauan kembali sejumlah rotasi, hingga munculnya persoalan mengenai proses assessment menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting dalam perjalanan reformasi internal kementerian.
Di satu sisi, Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa rotasi dilakukan sebagai bagian dari upaya membuat organisasi lebih adaptif dan memperkuat kinerja.
Di sisi lain, Dirjen Pajak kini menyoroti adanya sejumlah nama yang menurutnya masuk tanpa mengikuti proses assessment dan talent management.
Kedua informasi tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena tidak semua rotasi dinyatakan bermasalah.
Yang secara resmi disampaikan Bimo adalah adanya beberapa nama yang tidak melalui proses yang seharusnya, kemudian rotasinya dibatalkan.
Selebihnya, publik masih menunggu penjelasan mengenai detail persoalan tersebut.
Glestradio.com | Ketika Rotasi Pejabat Jadi Sorotan, Nama “Ajaib” Muncul dan Sejumlah Penempatan Akhirnya Dikembalikan.