Penantian 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan DPR Hari Ini

GLESTRADIO.COM, JAKARTA – Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi, pemulihan kerugian negara, dan perampasan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyampaikan bahwa penyelesaian RUU Perampasan Aset merupakan bentuk komitmen kelembagaan DPR dalam menjawab harapan masyarakat yang telah menunggu sejak 2008.
Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada akademisi, pakar hukum, mahasiswa, insan pers, serta berbagai elemen masyarakat yang telah memberikan masukan dan mengawal perjalanan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. detiknews+1
Seluruh Fraksi DPR Menyatakan Persetujuan
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya untuk membawa RUU Perampasan Aset ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna.
Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga menyampaikan persetujuan terhadap penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang tersebut. DPR RI+2
Babak Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada pengembalian aset hasil tindak pidana.
Selama ini, pengembalian kerugian negara menjadi salah satu tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Aset hasil kejahatan dapat disembunyikan, dialihkan kepada pihak lain, maupun disamarkan dalam berbagai bentuk kekayaan.
Regulasi baru tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dalam menikmati hasil tindak pidana.
Pokok Pengaturan RUU Perampasan Aset
Sejumlah substansi penting yang dibahas dalam RUU Perampasan Aset antara lain:
- Penelusuran kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
- Pemblokiran dan penyitaan aset hasil kejahatan.
- Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dengan proses pengadilan.
- Pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.
- Pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel.
- Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
- Pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
- Pengawasan terhadap pengelolaan aset hasil perampasan.
Rancangan regulasi tersebut juga mencakup tindak pidana lain, termasuk penipuan investasi berbasis teknologi yang merugikan masyarakat luas. DPR RI
Masyarakat Menanti Implementasi Nyata
Pengesahan RUU Perampasan Aset bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Efektivitas regulasi tersebut nantinya akan sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, mekanisme pengawasan, serta konsistensi pemerintah dalam menjalankan ketentuan undang-undang.
Transparansi dan kepastian hukum juga menjadi aspek penting agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Setelah hampir dua dekade menunggu, Indonesia kini berada di ambang babak baru pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi. Masyarakat tentunya berharap bahwa hukum tidak hanya mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan mereka tidak dapat menikmati kekayaan yang diperoleh secara ilegal.
Tag: Berita Nasional, DPR RI, Hukum Indonesia, Korupsi, PKS, RUU Perampasan Aset



Tinggalkan Balasan